Indonesia: Justice Sector Public Servants in the Dock

From OpenTrial.info

Jump to: navigation, search

   Open

Trial

        seeing justice done

OpenTrial - equity's guardian.

Visit our main site. We make no charge for the cases we detail. You can donate to our work here.

​​

Indonesian Judges Caught in the Act / Hakim Indonesia Tertangkap Basah

English

Laudably and often against the odds, some Indonesian judges do try to carry out their public role with integrity, independence, diligence, equality and impartiality. However, unfortunately, there are a number of judges in Indonesia engaging in criminal activities and giving the judiciary a bad name. Here is a list of just some who have come to our attention:

1. Kartini Marpaung of Semarang Corruption Court, suspected of receiving a bribe of Rp. 150 million with her accomplice and fellow judge, Heru Kisbandono, in relation to their handling of the case of irregularities in the budget of the secretariat of the Grobokan District Parliament from 2006 - 2008, on the part of Muhammad Yaeni of Semarang District Court. As at 10th February, 2013, this case is still before the courts.

2. Heru Kisbandono of Semarang Corruption Court, suspected of receiving a bribe of Rp. 150 million with her accomplice and fellow judge, Kartini Marpaung, in relation to their handling of the case of irregularities in the budget of the secretariat of the Grobokan District Parliament from 2006 - 2008, on the part of Muhammad Yaeni of Semarang District Court. As at 10th February, 2013, this case is still before the courts.

3. Suprapto, presiding criminal judge in Tangerang District Court, demanded extortion money from an accused in 2003, while overlooking the perjury, false evidence and perversion of justice from Sherisada Manaf, cousin of Fauzi Bowo, which led to two schools being destroyed and children being disadvantaged.

4. Puji Wiryanto of the Bekasi District Court, arrested by the National Narcotics Agency (BNN) for using narcotics while fraternising with lawyers. In all, ten judges are suspected of illegal drug use.

5. Ahmad Yamani of the Supreme Court, reduced the sentence of Hengky Gunawan, a drug lord, from capital punishment to 15 years in prison and then forged the verdict to stipulate a sentence of just 12 years.

6. Zaharudin Utama accepted with his accomplice and fellow judge, Mansyur Zaharudin Kertayasa, bribes totalling Rp.3.74 billion to overrule a previous Supreme Court decision against Muhammad Misbakhun of the Prosperous Justice Party.

7. Mansyur Zaharudin Kertayasa, accepted with his accomplice and fellow judge, Zaharudin Utama, bribes totalling Rp.3.74 billion to overrule a previous Supreme Court decision against Muhammad Misbakhun of the Prosperous Justice Party.

8. Syarifuddin of the Bankruptcy Court, jailed for four years and fined Rp 150 million, for accepting a bribe of Rp. 250 million from Puguh Wirawan to change the status of a piece of land owned by an insolvent company, namely PT SkyCamping Indonesia, so it could be sold.

9. Imas Diana Sari, of Bandung District Court, jailed for six years and fined Rp. 200 million for accepting bribes of over Rp. 352 million from PT Onamba Indonesia, a company facing an employment lawsuit.

10. Muhtadi Asnun, of Tangerang District Court, jailed for two years and fined Rp. 50 million for taking bribes from Gayus Tambunan.

11. Ibrahim, of Jakarta State Administrative High Court, sentenced to three years in jail and fined Rp. 150 million by the Supreme Court for accepting Rp. 300 million from a palm oil entrepreneur to influence a land dispute ruling.

12. Hari Sasangka, of the South Jakarta District Court, had an affair with one of the witnesses in a case he was presiding over, namely Shinta Kencana Kheng, who alleged she was sexually abused by Anand Krishna.

13. Putu Suika, previously deputy chief of Palangkaraya District Court, embezzled a car and was moved to Mataram District Court. As a judge in Bali, he fraternised and borrowed money from Muhammad Rifan of Austrindo Law Office, before favouring Rifan's client in a case he presided over. Oddly, he was also appointed Chairman of the Judicial Review Panel looking into the ‘Bali 9’ cases.


Bahasa Indonesia

Terpuji dan sering melawan rintangan, beberapa hakim Indonesia cobalah untuk melaksanakan peran publik mereka dengan integritas, kemandirian, kesetaraan dan ketidakberpihakan. Namun, sayangnya, masih ada sejumlah hakim di Indonesia terlibat dalam kegiatan kriminal dan memberikan kehakiman nama yang buruk. Berikut adalah daftar hanya beberapa yang telah datang ke perhatian kita:

1. Kartini Marpaung dari Pengadilan Tipikor Semarang, diduga melakukan menerima suap sebesar Rp. 150 juta dengan kaki tangan dan hakim sesama, Heru Kisbandono. Kedua hakim diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima pemberian atau janji terkait penganganan perkara Tindak Pidana Korpusi dalam penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobokan Jawa Tengah tahun 2006 – 2008 atas nama Muhammad Yaeni di Pengadilan Negeri Semarang.

2. Heru Kisbandono dari Pengadilan Tipikor Semarang, diduga melakukan menerima suap sebesar Rp. 150 juta dengan kaki tangan dan hakim sesama, Kartini Marpaung. Kedua hakim diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima pemberian atau janji terkait penganganan perkara Tindak Pidana Korpusi dalam penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobokan Jawa Tengah tahun 2006 – 2008 atas nama Muhammad Yaeni di Pengadilan Negeri Semarang.

3. Suprapto, hakim ketua pidana di Pengadilan Negeri Tangerang, menuntut uang pemerasan dari terdakwa pada tahun 2003, sambil menerima sebagai sah sumpah palsu, bukti palsu dan lainnya penyimpangan keadilan dari Sherisada Manaf, sepupu Fauzi Bowo, yang menyebabkan dua sekolah yang hancur dan anak-anak yang kurang beruntung.

4. Puji Wiryanto dari Pengadilan Negeri Bekasi, ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menggunakan narkotika sementara bergaul dengan pengacara. Dalam semua, sepuluh hakim yang diduga penggunaan narkoba ilegal.

5. Ahmad Yamani dari Mahkamah Agung, mengurangi hukuman Hengky Gunawan, seorang gembong narkotika, dari hukuman mati menjadi 15 tahun penjara dan kemudian memalsukan putusan menetapkan hukuman untuk hanya 12 tahun.

6. Zaharudin Utama diterima dengan komplotannya dan hakim sesama, Mansyur Kertayasa Zaharudin, suap sebesar Rp. 3.74 miliar untuk mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung sebelumnya melawan Muhammad Misbakhun dari Partai Keadilan Sejahtera.

7. Mansyur Kertayasa Zaharudin, diterima dengan komplotannya dan hakim sesama, Zaharudin Utama, suap sebesar Rp. 3.74 miliar untuk mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung sebelumnya melawan Muhammad Misbakhun dari Partai Keadilan Sejahtera.

8. Syarifuddin dari Pengadilan Kepailitan, dipenjara selama tiga tahun dan didenda Rp. 150 juta karena menerima Rp. 250 juta dari kurator Puguh Wirawan terkait kepengurusan harta pailit PT SkyCamping Indonesia untuk mengubah status sebidang tanah yang dimiliki oleh perusahaan bangkrut sehingga bisa dijual.

9. Imas Diana Sari, dari Pengadilan Negeri Bandung, dipenjara selama enam tahun dan didenda Rp. 200 juta untuk menerima suap lebih dari Rp. 352 juta - dari kuasa hukum PT Onamba Indonesia.

10. Muhtadi Asnun, dari Pengadilan Negeri Tangerang, dipenjara selama dua tahun dan denda Rp. 50 juta untuk mengambil suap dari Gayus Tambunan.

11. Ibrahim, dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dihukum empat tahun penjara dan didenda Rp. 150 juta oleh Mahkamah Agung untuk menerima Rp. 300 juta dari seorang pengusaha kelapa sawit untuk mempengaruhi putusan sengketa tanah.

12. Hari Sasangka, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berselingkuh dengan salah satu saksi dalam kasus dia memimpin, yaitu Shinta Kencana Kheng, yang diduga ia mengalami pelecehan seksual oleh Anand Krishna.

13. Putu Suika, kepala sebelumnya wakil Palangkaraya Pengadilan Negeri, mencuri mobil dan dipindahkan ke Pengadilan Negeri Mataram. Sebagai seorang hakim di Bali, ia bergual dan meminjam uang dari Muhammad Rifan dari Kantor Hukum Austrindo, sebelum mendukung klien Rifan dalam kasus dia memimpin. Anehnya, ia juga ditunjuk Ketua Panel Peninjauan Kembali melihat ke dalam kasus-kasus 'Bali 9'.

Personal tools